Oleh: Dahlan Iskan
Ada program ''Reboan'' di Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Tiap hari Rabu, Dirjen Otonomi Daerah, ''open house'' khusus untuk bupati, wali kota, wakil mereka, dan para gubernur.
Keluh kesah para kepala daerah memang harus diberi muara. Kepala mereka sudah seperti mau meledak: sejak dana transfer pusat ke daerah disunat hampir sampai ke pangkalnya.
Dr Cheka Virgowansyah, sang dirjen, hadir memberi sambutan pada acara Disway Top Region Leader Awards untuk memberi penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, Kamis lalu. "Yang diperlukan sekarang ini adalah kekuatan untuk mendengar," ujar Cheka setengah bercanda.
Cheka alumnus IPDN. Lantas ambil S-2 dan S-3 di Universitas Indonesia. "Saya pernah jadi wali kota sehingga tahu persoalan yang mereka hadapi" kata Cheka. Ia memang pernah dua tahun menjadi penjabat wali kota Tasikmalaya, Jabar. Orang Tasik ingat: banyak gebrakan yang ia buat selama dua tahun di sana.
Cheka kini berusia 47 tahun. Ia orang Bengkulu yang lahir di Palembang. Nama depannya Cheka karena harus diawali dengan huruf "'C". Itu karena Cheka anak ketiga –yang pertama pakai awal A (Aries) dan kakak kedua pakai B (Belly). Sedang nama belakangnya yang Virgowansyah ada dua alasan: yang bagian depan untuk menggambarkan bitangnya Virgo. Tambahan ''wansyah'' menandakan kebiasaan orang Sumatera memberi nama: ada "syah" nya.
Dari atas panggung saya pun meminta enam kepala daerah untuk angkat bicara. Mereka pun naik panggung: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Kemudian Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Tambah satu lagi, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono
Sebenarnya cukup satu orang. Toh keluhan mereka sama. Tapi saya ingin mereka yang berprestasi itu berbagi pengalaman: apa kreasi mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan daerah. "Kami ini gubernur salah mongso," ujar Gubernur Jateng. "Begitu jadi gubernur datanglah masa sulit," katanya.
Luthfi baru satu kali ini mengalami "salah mongso". Gubernur Jatim dan Sumbar sudah dua kali "salah mongso". Di periode pertama ada Covid-19 yang begitu berat. Di periode kedua ada efisiensi besar-besaran.
Gubernur Sumbar sedang mencoba cari uang lain dalam bentuk obligasi syariah –Sukuk. Diizinkan. Gubernur Jatim sampai memotong tunjangan para pejabat tingginya. Khofifah bertekad agar kualitas pendidikan di Jatim jangan sampai merosot. Dia bangga sudah tlima tahun berturut Jatim juara ini: terbanyak lulusan SMA/SMK-nya yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
Dana dari pusat yang batal turun ke Jatim mencapai hampir Rp 20 triliun. Dana bagi hasil pun merosot. Termasuk bagi hasil cukai tembakau. Khofifah membela petani tembakau sampai hitungan paling njelimet. Petani tembakau itu tidak dapat fasilitas apa pun dari pemerintah. Tanah yang ditanami tembakau pun banyak yang tanah sewa. Mereka menanam sendiri. Memupuk sendiri tanpa pupuk subsidi. Pelihara sendiri. Panen sendiri.
Bagian daerah dari cukai tembakau memang dikurangi drastis. Nilainya maupun persentasenya "Tinggal kebagian satu persen," kata Khofifah.
Bupati Berau merasa keluhannyi sudah terwakili oleh para gubernur itu. Dia bersyukur objek wisata diving di Maratua kian happening. Tiap hari ada pesawat langsung dari Jakarta ke Berau. "Maratua salah satu dari dua terbaik di dunia," katanyi.
Dia juga bangga cokelat Berau sudah diekspor ke Jepang, Prancis, dan Swiss. Wisata dan cokelatnya menghasilkan dolar yang lagi naik daun. Dia juga serius mengurus carbon trading.
Berau dan Singkawang adalah daerah pelosok yang kepala daerahnya paling ngotot membangun bandara sendiri. Pusat membantu. Hasilnya nyata: tiap hari ada dua penerbangan langsung Jakarta-Singkawang.