JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh Rp 1,2 triliun per tahun. Hal itu diutarakan Prabowo setelah utang KCJB Whoosh menjadi sorotan luas beberapa waktu belakang ini.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11) dilansir dari JPNN.COM
Presiden Kedelapan RI itu mengeklaim Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat. Sejumlah manfaat Whoosh, antara lain, mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki cukup anggaran untuk membayar utang Whoosh. Salah satu anggaran untuk mencicil utang proyek tinggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ialah dari uang korupsi yang disita negara.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan,” kata dia. Prabowo pun mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi agar uang tersebut tidak disita negara.
“Saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita," tuturnya. Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar 7,2 miliar US Dolar atau setara Rp 116 triliun.
Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar 6,07 miliar US Dolar. Pemerintah Indonesia menggarap Whoosh ini setelah Presiden Jokowi meminjam uang dari China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.
Kemudian sisanya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menaungi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Namun, pinjaman dari China tersebut dibebani bunga sekitar 3,5–4 persen per tahun. Karena itu, beban bunga tahunan yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang ditaksir mencapai Rp 2 triliun.
Dengan demikian, setiap tahunnya pemerintahan Prabowo Subianto diwajibkan untuk membayar utang sekira Rp 2 trilun.