JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Perwakilan honorer dari beberapa daerah sowan ke Istana Negara. Mereka membawa misi perjuangan untuk honorer K2 yang tidak lulus saat seleksi PPPK 2024 tahap 1 atau berkode R2.
Begitu juga dengan honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) saat pendaftaran PPPK 2024 tahap 1.
"Selain itu, kami menyampaikan aspirasi teman-teman honorer yang sampai saat ini belum bisa mendaftar PPPK 2024 tanap 2 karena ditolak instansinya," kata Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi (TTA) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arfii kepada JPNN, Sabtu (11/1).
Arfii mengungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Deputi 1 Kantor Staf Presiden (KSP) Mas Yusuf pada 10 Januari 2025, pihaknya didampingi Dewan Pembina Forum Honorer K2 TTA Nur Baitih.
Tim honorer K2 TTA diwakili oleh beberapa daerah antara lain Tangerang, Bekasi, DK Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Adapun poin-poin aspirasi yang disampaikan ke Istana sebagai berikut:
Masalah nasib R2 agar bisa dimasukkan pada penyelesaian PPPK 2024 tahap 1, meski harus menjadi paruh waktu mengingat keterbatasan kuota.
Meminta agar teman-teman yang statusnya TMS tidak lagi mengalami hal sama di PPPK 2024 tahap 2.
Menyampaikan honorer berstatus TMS tidak bisa mendaftar PPPK 2024 tahap 2, karena daerahnya tidak mengusulkan formasi alias tidak direkomendasikan.
Mengenai permintaan tersebut, Arfii mengatakan KSP memberikan respons yang positif. Berikut ini tanggapan KSP:
1. Pada prinsipnya pemerintah akan menyelesaikan semua honorer yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
KSP berterima kasih kepada honorer yang menggunakan cara persuasif, tidak melakukan demo karena pemerintah pasti akan menyelesaikan.
2. KSP akan segera memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar penataan honorer tepat sasaran dan bisa mengakomodasi semua masukan yang disampaikan tim honorer K2 TTA.
Memang butuh proses dan semua akan menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak, apalagi saat ini belum diambil keputusan karena memang PP-nya masih dalam pembahasan. (jp)
Kategori :